Saya melihat ada jarak yang semakin besar antara kerja-kerja LSM di Tanah Papua dengan beban hidup nyata yang dirasakan masyarakat adat. Banyak organisasi berbicara tentang hak, demokrasi, lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi di lapangan masyarakat masih berteriak sendiri melalui demonstrasi jalanan, aksi spontan, dan kemarahan sosial yang terus berulang.
Ini memunculkan pertanyaan penting:
Apakah kerja-kerja advokasi LSM di Tanah Papua benar-benar sudah mewakili suara, rasa sakit, dan harapan masyarakat adat Papua?
Dalam banyak kasus, saya melihat kerja advokasi terlalu lembut (soft), terlalu administratif, terlalu bergantung pada bahasa proyek, dan terlalu aman secara politik. Padahal masyarakat adat sedang menghadapi tekanan yang keras: perampasan tanah, marginalisasi ekonomi, kerusakan hutan, konflik sosial, kriminalisasi, hilangnya ruang hidup, dan ketidakpastian masa depan generasi muda Papua.
Sementara masyarakat menghadapi situasi yang keras, sebagian kerja NGO justru bergerak dengan pendekatan yang sangat hati-hati dan teknokratis. Diskusi dilakukan di hotel, laporan dibuat rapi, pelatihan terus berjalan, tetapi daya tekan politik terhadap negara, korporasi, dan struktur kekuasaan terasa semakin lemah.
Akibatnya, banyak masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak cukup diwakili oleh kerja-kerja NGO/LSM. Demonstrasi akhirnya menjadi jalan langsung yang dipilih masyarakat sipil karena mereka merasa aspirasi mereka tidak benar-benar diperjuangkan secara kuat melalui lembaga-lembaga advokasi yang ada.
Persoalan lain yang juga perlu dikritisi adalah kecenderungan sebagian NGO lebih sibuk menjaga relasi dengan donor dibanding membangun keberanian politik bersama rakyat. Bahasa gerakan perlahan berubah menjadi bahasa program. Aktivisme berubah menjadi manajemen proyek. Ukuran keberhasilan lebih sering dihitung dari jumlah kegiatan, bukan dari perubahan struktur ketidakadilan yang dialami masyarakat.
Hilangnya Keberanian Bersama Rakyat
Dalam situasi seperti ini, gerakan masyarakat sipil Papua menghadapi risiko besar: kehilangan legitimasi sosial di mata rakyatnya sendiri. Padahal sejarah perjuangan masyarakat sipil di Papua dibangun dari keberanian berpihak kepada rakyat kecil, bukan sekadar kemampuan menulis proposal atau mengelola program. NGO seharusnya menjadi alat perjuangan masyarakat, bukan hanya mediator antara donor dan komunitas.
Catatan kritis ini bukan untuk menyerang NGO Papua ataupun Foker LSM Papua. Banyak aktivis dan organisasi masih bekerja dengan tulus dan penuh risiko. Namun kritik perlu disampaikan agar gerakan masyarakat sipil Papua tidak kehilangan arah sejarahnya.
Ke depan, kerja advokasi di Tanah Papua perlu kembali memperkuat beberapa hal penting:
- Keberpihakan yang nyata kepada masyarakat adat, bukan hanya dalam narasi proposal tetapi dalam tindakan politik dan pendampingan nyata.
- Advokasi yang lebih berani dan strategis terhadap kebijakan negara dan kepentingan korporasi yang merugikan rakyat.
- Pengorganisasian masyarakat yang kuat di akar rumput, bukan hanya pelibatan simbolik dalam kegiatan proyek.
- Penguatan ekonomi rakyat sebagai bagian dari perjuangan politik masyarakat adat.
- Membangun kembali kepercayaan masyarakat bahwa NGO adalah bagian dari perjuangan rakyat, bukan elite baru dalam dunia pembangunan.
Tanah Papua sedang menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan ekologis yang sangat besar. Dalam situasi seperti ini masyarakat adat membutuhkan gerakan sipil yang bukan hanya pandai berbicara tentang perubahan, tetapi berani berdiri bersama rakyat dalam menghadapi ketidakadilan secara nyata.
Karena pada akhirnya, ukuran utama dari kerja advokasi bukanlah jumlah seminar, laporan, atau proyek yang selesai, tetapi apakah masyarakat adat Papua benar-benar merasa diperjuangkan.
(Nicodemus Yance Wamafma)
